Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطي�, dawlat filastin, atau hanya Palestina (bahasa Arab: فلسطي�, filastin) adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian akbar negara di alam termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan Negara Palestina. Wilayah Palestina masa ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[1][2].
KTT Liga Arab 1974 menuding PLO menjadi "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara berdiri sendiri yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk bercakap di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memastikan untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya menjadi pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam Pernyataan setuju Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO menjadi "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Selagi Israel merebut wilayah Palestina, menjadi hasil dari Pernyataan setuju Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di anggota Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipandu oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional menjadi Otoritas Palestina resmi, selagi Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani akad rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Sampai 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Jumlah negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO menjadi "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO dibuat berkekuatan oleh PNC untuk menjalankan fungsi pemerintah Negara Palestina[3]
Sejarah
Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina. Setahun kemudian, PBB mengadopsi rancangan partisi untuk solusi dua-negara di wilayah yang tersisa dari mandat. Rancangan tersebut diterima oleh pimpinan Yahudi, tetapi tidak diterima oleh para pemimpin Arab dan Inggris menghalau untuk menjalankan rancangan tersebut. Pada malam terakhir penarikan Inggris , Agensi Yahudi untuk Israel mendeklarasikan berdirinya Negara Israel pas dengan rancangan PBB yang diusulkan. Komite Tinggi Arab tidak mengumumkan adanya sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota lain dari Liga Arab masa itu, mulai tahun 1948 Perang Arab-Israel. Sementara perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharap menjadi anggota dari negara Arab di bawah rancangan PBB. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat. Mesir awal mulanya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, tapi itu dicerai-beraikan pada tahun 1959. Transyordania sempat mengetahuinya dan malah memutuskan untuk mengisikan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi itu diratifikasi pada 1950. Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan penghuni Israel, habis dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh Tepi Barat, yang tetap di bawah pendudukan Israel, dan Jalur Gaza, yang dikuasai sampai penarikan mundur Israel tahun 2005. Pertanyaan apakah Jalur Gaza tetap di bawah pendudukan setelah penarikan adalah subjek perdebatan, namun seorang pejabat senior Hamas menyebut pendudukan Jalur Gaza menjadi anggota dari masa lewat.
Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan maksud untuk menghadapi Israel. Piagam Nasional Palestina PLO merumuskan batas-batas wilayah Palestina menjadi sisa seluruh mandat, termasuk Israe. Setelah Perang Enam Hari, PLO pindah ke Yordania, tetapi kemudian dipindahkan ke Libanon setelah peristiwa Black September tahun 1971. Pada tahun 1974, Liga Arab mengakui PLO menjadi wakil sah tunggal rakyat Palestina, dan memperoleh status pengamat di Majelis Umum PBB. Setelah tahun 1982 Perang Lebanon, PLO pindah ke Tunisia.
Pada tahun 1979, merasai Akad Camp David, Mesir mengisyaratkan sebuah kesudahan pada pengakuannya sendiri atas Jalur Gaza. Pada bulan Juli 1988, Yordania menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat - dengan pengecualian perwalian atas Haram al-Sharif - untuk PLO. Pada bulan November 1988, PLO selagi di pengasingan, mendeklarasikan pembentukan "Negara Palestina". Pada bulan berikutnya, segera diakui oleh jumlah negara, termasuk Mesir, Yordania, dan Indonesia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Negara Palestina digambarkan menjadi yang didirikan atas "wilayah Palestina", tanpa menyebutkan semakin tetap berlangsung. Karena itu, beberapa negara yang mengakui Negara Palestina dalam pernyataan mereka pengakuan merujuk pada "perbatasan 1967", dengan demikian mengakui menjadi wilayahnya hanya wilayah Palestina yang dikuasai, dan bukan Israel. Sementara negosiasi Pernyataan setuju Oslo, PLO mengakui hak Israel untuk berdiri, dan Israel mengakui PLO menjadi wakil dari rakyat Palestina. Antara 1993 dan 1998, PLO membuat komitmen untuk mengubah ketentuan Piagam Nasional Palestina yang tidak sesuai jalannya dengan maksud untuk solusi dua negara dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Setelah Israel menguasai wilayah Palestina dari Yordania dan Mesir, dia mulai membangun permukiman Israel di sana. Ini diorganisir ke Yudea dan Samaria kabupaten (Tepi Barat), Hof Aza Regional Council (Jalur Gaza) di Distrik Selatan. Administrasi warga Arab dari wilayah ini dimainkan oleh Administrasi Sipil Israel Koordinator Kegiatan yang dipekerjakan Pemerintah di Daerah dan oleh dewan kota lokal hadir sejak sebelum pengambilalihan Israel. Pada tahun 1980, Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan untuk dewan-dewan dan membentuk Liga Desa bukan, yang pejabat ada di bawah pengaruh Israel. Kemudian model ini menjadi tidak efektif untuk kedua Israel dan Palestina, dan Liga Desa mulai pecah, dengan yang terakhir ini adalah Liga Hebron, dicerai-beraikan pada bulan Februari 1988. Seperti digambarkan dalam Pernyataan setuju Oslo,Israel diizinkan PLO untuk mendirikan lembaga selagi administratif di wilayah Palestina, yang timbul dalam wujud PNA. Itu diberikan sipil dan / atau Kontrol keamanan di beberapa daerah. Pada tahun 2005, menyusul pelaksanaan rancangan pemisahan diri sepihak Israel, PNA menguasai penuh Jalur Gaza dengan pengecualian batas, udara, dan perairan teritorial. Setelah konflik antar-Palestina pada tahun 2006, Hamas mengambil alih kontrol Jalur Gaza, dan Fatah menguasai Tepi Barat (dan seluruh lembaga PNA). Masa ini Jalur Gaza diatur oleh Hamas, dan Tepi Barat oleh Fatah.
Etimologi
Harap diingat bahwa bangsa Filistin dan bangsa Palestina adalah bangsa yang berbeda-beda. Masa ini bangsa Filistin sudah punah. Sedangkan istilah "Palestina" baru telah tersedia masa lahirnya negara Israel modern tahun 1948. Istilah ini sengaja diciptakan oleh negara-negara Arab menjadi alat pemersatu masa perang melawan Israel.
Istilah 'Palestina' berasal dari kata Filistin. Yaitu suatu bangsa ini merebut pantai selatan Kanaan pada waktu bangsa Israel masuk ke dalam wilayah itu. Daerah mereka belakangan dinamakan Filistea. Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodutus untuk menamai daerah di sebelah selatan Siria. Dengan ejaan 'Palaestina', kemudian istilah itu dipakai oleh bangsa Romawi juga. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari dari Laut Tengah / Mediterania, bangsa Kanaan akibatnya punah. Dengan bermacam perang, bangsa Filistin itu akibatnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel.
Wilayah itu kemudian dibagi dua menjadi wilayah Yudea dan Samaria. Kemudian, ketika raja Nebukadnezar dari Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel akibatnya merebut kembali kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Seleukia Syria keturunan Yunani di bertambah kurang 160 SM sampai kedatangan Romawi. Kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi di pertengahan abad ke 1 M dan kalah. Pemberontakan kedua dimainkan Simon Bar Kokhba di awal abad ke 2 M dan kembali sukses dikalahkan. Pada tahun 135 M Tinneius Rufus, penghuni Romawi gubernur Yudea, membuat supaya bersih bukit Bait Allah menjadi tanda kehancuran totaL Yerusalem. Romawi mengusir semua penghuni Yahudi dari wilayah Yudea dan Samaria dan mewakili nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama "Palestina" karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel yaitu Penghuni Yahudi.
Kemudian orang-orang keturunan Arab baru masuk ke dalam wilayah tersebut pasca Era Muhammad di abad ke 7 M. Bangsa Arab menguasai wilayah tersebut sampai kemudian wilayah tersebut menjadi wilayah mayoritas keturunan Arab. Wilayah ini dikenal menjadi negara Transyordania. Seusai perang alam ke 2, Inggris membagi wilayah ini menjadi 3 bagian: Israel, Yordania dan wilayah Arab yang nantinya dinamai "Palestina".
Pemerintahan
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda-beda dengan kebanyakan negara di alam yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kumpulan etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu diputuskan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) menjadi ibu kota negara.
Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa masa ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, mempunyai anggota 500 penghuni. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:
- Komite Eksekutif.
- Kesatuan Lembaga Penerangan.
- Lembaga Kemiliteran Palestina.
- Pusat Riset Palestina.
- Pusat Tata Perancangan Palestina.
Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.
Ekonomi
Lokasi Palestina
Asal keuangan untuk membiayai pemerintahan masa ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan asal keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lewat, kucuran dana dibubarkan secara sepihak oleh pihak Israel atas pernyataan setuju Amerika Serikat. Hal ini dimainkan dengan argumen bahwa kucuran dana yang diberikan akan dipergunakan bagi kegiatan yang dipekerjakan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina.
Perjuangan Intifadah
Berdirinya negara Palestina didorong oleh hasrat untuk menyatukan warga Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dimainkan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga dampak wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Sebaliknya, lembaga internasional ikut memberi dukungan untuk Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menghalau memberikan visa masuk untuk Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO mau menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Terdorong hasrat untuk memperjuangkan tanah yang telah menjadi anggota dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, warga Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang mempunyai tujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terwujudnya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi anggota dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian dampak pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan hasrat untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, warga Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali disalah-artikan menjadi wujud mengobarkan kebencian dan permusuhan untuk pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam wujud apapun dan tanpa karena yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena telah tersedianya rasa tertindas dampak pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.
Galeri
Koin yang berasal dari negara Palestina
Artikel lengkap tentang negara baru Palestina dari New York Tribune tahun 1917
Referensi
- ^ a b c Baroud in Page, 2004, hal. 161.
- ^ a b Bissio, 1995, hal. 433.
- ^ Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (ed. illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 . "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."
Pranala luar
|
---|
| Anggota | | |
---|
| Dibekukan | |
---|
| Pemantau | |
---|
|
Asal :
wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, andrafarm.com, recruitment-info.nomor.net, dsb-nya.